[ B R A M ] Abdinagoro’s Weblogs

Sudah sangat banyak wacana, diskusi, dan silang pendapat dari para stakeholder mengenai bagaimana mengelola sistem transportasi di Jakarta yang sesuai dengan perkembangan kota. MRT merupakan salah satu solusi dari banyak metoda dan cara yang ada. Pengelola yang baru sudah tentu memiliki banyak pekerjaan rumah yang segera diselesaikan agar MRT bisa melaju kencang.

Luka Masyarakat

Dari dua moda terdahulu, monorail dan busway, banyak pelajaran yang bisa diambil agar MRT bisa lebih baik. Pada tahap awal ketika pertama kali diperkenalkan, memang dua moda ini memberikan harapan yang tinggi dari masyarakat untuk mampu mengatasi masalah lalu lintas kota. Apresiasi pun mengalir deras. Sayang, dukungan masyarakat dan momentum ini kemudian tidak terkelola dengan baik.

Itu bermula dari proses pembangunan yang “mengganggu” seperti kemacetan yang ditimbulkan dan keindahan kota yang terabaikan. Akibatnya timbul “kekesalan” atau “luka” pada sebagian masyarakat. Bukan saja masyarakat pengguna moda transportasi tersebut, melainkan juga pada masyarakat lain yang bukan pengguna tetapi secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan aktivitasnya.

Yang terjadi pada busway misalnya, ketika sudah beroperasi masih ada saja pelayanan (services) yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya, masuknya kendaraan pribadi ke jalur busway sehingga menghambat perjalanan, pemeliharaan fasilitas busway yang terkesan lambat, dan menurunnya citra layanan dalam halte-halte busway. Buat manajemen MRT yang baru, tentu hal ini bisa menjadi catatan dan peringatan dalam mengoperasikan MRT di kemudian hari nanti.  

Ada dua hal utama yang hendaknya menjadi perhatian kita. Pertama, MRT sebagai sebuah kebijakan Pemerintah Daerah (government policy) dalam upaya mengelola transportasi kota dengan lebih baik, dan kedua, MRT sebagai sebuah produk/jasa itu sendiri.

Dalam hal MRT sebagai kebijakan, maka fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan ini dapat dipahami dan diterapkan pada masyarakat (society). Karena itu, bahasa yang umumnya dipakai adalah sosialisasi atau public relation. Adapun MRT sebagai produk, sudah tentu pemasaran (marketing) menjadi fokus utamanya.

Mengedepankan sosialisasi kebijakan saja merupakan hal yang keliru. Sosialisasi cenderung untuk berkomunikasi satu arah, artinya satu pihak, dalam hal ini pemerintah atau perusahaan MRT, membanjiri masyarakat dengan informasi. Kalau ada umpan balik, sering hanya dijadikan pelengkap karena tujuan dan pola pikir utamanya adalah masyarakat tahu.

Pemasaran Publik

Sudah saatnya paradigma yang menempatkan kebijakan sebagai yang utama, atau dengan kata lain masyarakat hanya sebagai obyek implementasi kebijakan, harus berubah. Apalagi bila menyangkut dengan kebijakan publik. Menerapkan MRT bukan lagi sekedar mengimplementasikan kebijakan, tetapi lebih jauh dari hal ini adalah melakukan pemasaran sektor publik. Pada akhirnya penyelenggara MRT memang harus ‘menjual’ produknya agar diterima masyarakat bahkan bila mungkin menjadikan masyarakat tergantung dan memerlukan produk ini.

Implikasi perubahan mindset ini membuat  tujuan dasarnya bertambah jauh lagi yaitu bukan saja membuat masyarakat tahu tetapi menjadikan masyarakat sebagai target pasar produk MRT (marketing). Manajemen MRT yang baru nanti harus mampu menciptakan kepuasan (satisfaction) bagi masyarakat atau pengguna MRT, bahkan menjadikan mereka loyal terhadap MRT (loyalty).  Oleh karenanya, hal-hal yang terkait dengan perilaku pasar sasaran, seperti keinginan dan kebutuhannya, harapannya, kemampuannya, tentu harus menjadi perhatian.

Contohnya, pernyataan Eddi Santosa ,Direktur Utama MRT, yang menyebutkan persepsi masyarakat yang keliru bahwa MRT seluruhnya berada di dalam tanah. Ini menyiratkan bahwa produk MRT tidak cukup dikenal masyarakat.

Jadi, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mulai dikerjakan dari sekarang. Menyusun sebuah program pemasaran yang komprehensif mungkin akan lebih tepat jika dibandingkan dengan sekedar menyusun program sosialisasi, karena pemasaran lebih luas lagi dibanding sosialisasi.